Pemerintah Indonesia mengecam tindakan militer Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mendesak Israel segera membebaskan seluruh aktivis, termasuk warga negara Indonesia (WNI), yang ikut dalam armada bantuan menuju Gaza tersebut. 

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah terus memantau kondisi WNI yang berada dalam rombongan misi kemanusiaan itu melalui berbagai jalur komunikasi diplomatik. Indonesia juga menilai tindakan Israel terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan bertentangan dengan prinsip hukum internasional. 

Dalam pernyataannya, Kemlu menegaskan operasi pencegatan terhadap kapal bantuan kemanusiaan di wilayah internasional tidak dapat dibenarkan. Pemerintah RI meminta seluruh pihak menjamin keselamatan para aktivis dan relawan yang terlibat dalam misi tersebut. 

Laporan sejumlah media menyebut sedikitnya sembilan WNI ikut dalam pelayaran Global Sumud Flotilla, termasuk dua jurnalis Indonesia. Mereka berada di antara aktivis internasional yang membawa bantuan logistik dan obat-obatan untuk warga Palestina di Jalur Gaza. 

Selain Indonesia, sejumlah negara seperti Turki, Spanyol, Pakistan, Bangladesh, dan Yordania turut mengutuk tindakan Israel terhadap armada bantuan tersebut. Negara-negara itu mendesak pembebasan segera para aktivis serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. 

Global Sumud Flotilla merupakan koalisi internasional yang dibentuk untuk menembus blokade Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina. Armada ini terdiri dari puluhan kapal sipil yang berangkat dari sejumlah negara di kawasan Mediterania.

Insiden pencegatan kapal bantuan oleh Israel kembali memicu sorotan internasional terhadap situasi kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk akibat konflik berkepanjangan. Sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai blokade bantuan memperparah kondisi warga sipil di wilayah tersebut. 

DPR RI juga meminta pemerintah memperkuat tekanan diplomatik melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara mitra agar Israel segera membebaskan seluruh aktivis dan jurnalis yang ditahan dalam operasi tersebut.