Polemik kasus dugaan korupsi kuota haji kembali memanas setelah mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, membantah menerima aliran dana terkait perkara yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, lembaga antirasuah menyatakan memiliki fakta yang berbeda dari klaim tersebut.

Hilman sebelumnya menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebut dalam konstruksi perkara yang sedang ditangani KPK. Ia juga menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum untuk membuktikan bantahannya. 

Menanggapi pernyataan itu, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Sururi menegaskan penyidik menemukan sejumlah fakta yang tidak sejalan dengan keterangan Hilman. Menurut KPK, seluruh temuan tersebut diperoleh melalui proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang sedang berjalan. 

Kasus ini berawal dari penyidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024. Dalam perkara tersebut, KPK menelusuri dugaan aliran dana yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Agama. Penyidik menduga terdapat pemberian uang kepada beberapa pejabat melalui perantara tertentu. 

KPK menegaskan bahwa setiap pihak yang merasa tidak terlibat memiliki kesempatan membuktikan keterangannya dalam proses hukum. Lembaga antirasuah juga memastikan seluruh temuan akan diuji melalui mekanisme persidangan apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. 

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang menyangkut jutaan calon jemaah Indonesia. KPK memastikan penyidikan terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.