Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan yang mencatut nama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa. Pelaku disebut menyebarkan informasi palsu terkait pembagian dana bantuan kepada masyarakat. Modus tersebut dilakukan dengan menggunakan identitas maupun nama tokoh tertentu untuk meyakinkan calon korban. Pelaku kemudian menawarkan bantuan dana atau program tertentu dengan syarat

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan yang mencatut nama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa. Pelaku disebut menyebarkan informasi palsu terkait pembagian dana bantuan kepada masyarakat.
Modus tersebut dilakukan dengan menggunakan identitas maupun nama tokoh tertentu untuk meyakinkan calon korban. Pelaku kemudian menawarkan bantuan dana atau program tertentu dengan syarat yang berujung pada permintaan data pribadi maupun sejumlah uang.
Otoritas terkait menegaskan informasi mengenai pembagian dana bantuan yang mengatasnamakan Purbaya tidak benar dan tidak memiliki dasar resmi. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai pesan yang beredar melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun saluran digital lainnya.
Kasus pencatutan nama pejabat publik dalam penipuan digital menjadi salah satu modus yang kerap digunakan karena dinilai mampu meningkatkan kepercayaan korban. Pelaku biasanya memanfaatkan foto, jabatan, maupun narasi yang menyerupai informasi resmi.
Pengamat keamanan digital menilai masyarakat perlu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang menjanjikan bantuan finansial. Sumber resmi pemerintah maupun lembaga terkait harus menjadi rujukan utama sebelum mengambil tindakan.
Selain menghindari pemberian data pribadi, masyarakat juga diminta tidak mentransfer uang kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Langkah pencegahan tersebut penting untuk mengurangi risiko kerugian akibat kejahatan digital.
Pihak berwenang terus mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang memanfaatkan nama tokoh publik maupun lembaga negara. Edukasi literasi digital dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengurangi jumlah korban.
Dengan meningkatnya aktivitas digital masyarakat, kewaspadaan terhadap modus penipuan berbasis informasi palsu menjadi semakin penting.















