Bank Indonesia (BI) mulai mendorong eksportir menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) menggunakan mata uang non-dolar AS, termasuk yuan China. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas instrumen penempatan devisa sekaligus memperkuat pendalaman pasar valuta asing domestik.

Gubernur Perry Warjiyo mengatakan kebijakan itu sejalan dengan meningkatnya transaksi perdagangan Indonesia dan China melalui skema local currency settlement (LCS). Menurut dia, transaksi menggunakan yuan China kini menjadi yang terbesar dibanding negara mitra lain dalam mekanisme perdagangan mata uang lokal Indonesia.

BI menyebut transaksi LCS Indonesia-China pada tahun lalu mencapai lebih dari US$25 miliar per tahun. Sementara sepanjang tahun ini, nilainya telah menembus sekitar US$3,7 miliar per bulan. Kondisi tersebut membuat penggunaan yuan dinilai semakin relevan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan penyimpanan devisa eksportir di dalam negeri.

Selain memperluas mata uang penempatan DHE, BI juga memperkenalkan instrumen term deposit DHE SDA agar dana devisa yang masuk ke sistem keuangan nasional tidak hanya mengendap di perbankan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan ekonomi domestik. Skema tersebut memungkinkan penempatan dana baik antara eksportir dan bank maupun antara bank dan BI.

Kebijakan baru itu menjadi bagian dari implementasi aturan pemerintah yang mewajibkan 100 persen DHE SDA ditempatkan di sistem keuangan Indonesia mulai 1 Juni 2026. Pemerintah juga memberikan insentif berupa tarif pajak penghasilan hingga nol persen bagi eksportir yang memenuhi ketentuan penempatan devisa sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Perry menjelaskan penggunaan yuan kini semakin fleksibel karena BI telah bekerja sama dengan bank sentral China dan sejumlah perbankan nasional untuk memfasilitasi transaksi spot, swap, hingga forward dalam mata uang tersebut. Menurut dia, diversifikasi mata uang devisa penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS di tengah dinamika ekonomi global.

Di sisi lain, kebijakan tersebut muncul di tengah tekanan terhadap cadangan devisa dan neraca pembayaran Indonesia. BI sebelumnya melaporkan neraca pembayaran kuartal I 2026 mengalami defisit US$9,1 miliar akibat tekanan transaksi berjalan serta arus modal dan finansial.

Pemerintah dan BI berharap kebijakan penempatan DHE menggunakan mata uang alternatif dapat memperkuat stabilitas rupiah, menjaga likuiditas valas domestik, serta mendukung ketahanan sektor eksternal nasional di tengah volatilitas pasar global.