Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengalami penyesuaian setelah 16 dapur pelayanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian dilakukan karena fasilitas tersebut belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi standar.

Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pemerintah menegaskan seluruh dapur penyedia makanan wajib memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan sebelum kembali beroperasi. 

Menurut BGN, keberadaan IPAL menjadi syarat penting karena berkaitan dengan pengelolaan limbah dapur serta perlindungan kesehatan lingkungan. Selain IPAL, dapur MBG juga diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan setempat. 

Penghentian sementara tidak berarti program MBG dihentikan secara permanen. Operasional dapat kembali berjalan setelah seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah berhasil dipenuhi oleh pengelola dapur. 

BGN menegaskan pengawasan terhadap program MBG diperketat menyusul sejumlah evaluasi nasional terkait kualitas layanan dan keamanan makanan. Pemerintah ingin memastikan makanan yang diterima siswa dan kelompok sasaran lainnya memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.

Di tingkat nasional, ribuan dapur MBG juga sempat dihentikan sementara karena belum memenuhi persyaratan sanitasi dan administrasi. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program secara menyeluruh. 

Pemerintah berharap seluruh dapur MBG di Sumenep dapat segera melengkapi fasilitas yang dibutuhkan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal dalam waktu dekat.