Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban dalam rapat paripurna yang digelar pada April 2026. Pengesahan UU ini menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem perlindungan bagi para saksi dan korban tindak pidana di Indonesia.

Regulasi baru ini mencakup dua poin utama yang selama ini dinilai mendesak. Pertama, pengaturan dana abadi yang menjamin keberlanjutan anggaran bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kedua, penguatan independensi kelembagaan LPSK agar tidak mudah diintervensi oleh pihak mana pun dalam menjalankan tugasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pengesahan UU ini merupakan wujud komitmen legislatif terhadap perlindungan hak-hak dasar warga negara, terutama mereka yang berani tampil sebagai saksi dalam kasus-kasus besar.

Selama ini, LPSK kerap menghadapi keterbatasan anggaran dan potensi tekanan dari berbagai pihak saat menangani kasus-kasus sensitif yang melibatkan pejabat atau pihak berpengaruh. Dengan adanya UU baru ini, landasan hukum perlindungan saksi menjadi jauh lebih kuat.

Pengesahan UU ini disambut positif oleh lembaga-lembaga antikorupsi dan organisasi hak asasi manusia. Mereka menilai keberadaan dana abadi akan membuat LPSK lebih mandiri dalam operasionalnya tanpa bergantung pada alokasi anggaran tahunan yang rentan dipotong.

Pemerintah kini bertugas menyusun peraturan pelaksanaan atas UU baru tersebut dalam waktu yang ditentukan agar substansi perlindungan saksi dan korban dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.