Kementerian Hak Asasi Manusia angkat suara keras menyikapi kasus Daycare Little Aresha Yogyakarta yang terus berkembang. Pada Selasa, 28 April 2026, kementerian ini secara resmi menyatakan bahwa tindakan yang terjadi di tempat penitipan anak tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak yang tidak bisa ditoleransi dalam kondisi apapun.

Kasus Daycare di Yogyakarta, Kementerian HAM menyebut ada pelanggaran berat hak anak dalam kasus tersebut. 

Kementerian HAM menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap anak dari tindak kekerasan tanpa terkecuali. Kehadiran negara tidak hanya diukur dari seberapa cepat pelaku ditangkap, tetapi juga dari seberapa sungguh-sungguh pemerintah memastikan sistem pengawasan daycare diperbaiki agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban.

Pernyataan ini memperkuat desakan dari berbagai pihak termasuk KPAI, DPR, dan masyarakat sipil agar pemerintah segera menerbitkan regulasi nasional yang komprehensif tentang standar operasional daycare. Data menunjukkan 44 persen daycare di Indonesia masih beroperasi tanpa izin lengkap, dan hanya 30,7 persen yang memiliki izin operasional penuh.

Proses hukum terhadap 13 tersangka termasuk kepala yayasan yang kini dikonfirmasi sebagai hakim aktif terus berjalan. Mahkamah Agung memastikan akan segera mengambil tindakan tegas terhadap hakim yang terlibat sesuai prosedur yang berlaku.

Tags: Kementerian HAM daycare Little Aresha, pelanggaran berat hak anak daycare Yogyakarta, perlindungan anak negara Indonesia, kasus daycare 2026 Kemenham, hak anak pelanggaran berat, KPAI Kemenham Little Aresha