Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) meningkatkan koordinasi antarlembaga guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang tengah menghadapi tekanan dari dinamika ekonomi global. Menurutnya, sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan investor serta pelaku usaha. 

Said menilai pelemahan rupiah yang mendekati level psikologis tertentu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Meski fundamental ekonomi nasional masih relatif kuat, gejolak eksternal seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat, arus modal global, dan ketidakpastian geopolitik tetap berpotensi memicu tekanan lanjutan terhadap pasar keuangan domestik. 

Dalam pandangannya, forum KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan perlu memainkan peran lebih aktif dalam merumuskan langkah antisipatif. Tujuannya bukan hanya menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga memastikan sektor keuangan tetap sehat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

Ia menegaskan bahwa kepercayaan investor merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar. Karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan perlu menyampaikan komunikasi yang jelas kepada publik agar tidak muncul spekulasi yang dapat memperburuk sentimen pasar. 

Said juga mengingatkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor dan beban utang valuta asing bagi dunia usaha. Dampak tersebut dapat merembet ke berbagai sektor ekonomi apabila tidak diantisipasi sejak dini melalui kebijakan yang terkoordinasi.

DPR berharap KSSK terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik secara intensif. Dengan koordinasi yang kuat, pemerintah diyakini mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mengurangi risiko yang muncul akibat gejolak eksternal.