Penunjukan jajaran komisaris badan usaha milik negara (BUMN) kembali menjadi perhatian publik. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai masyarakat menginginkan proses pemilihan komisaris dilakukan secara transparan dengan mengedepankan rekam jejak, kompetensi, dan integritas agar perusahaan pelat merah dapat dikelola secara profesional.
Menurut pakar UGM Wahyu, posisi komisaris memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya perusahaan sekaligus memastikan direksi menjalankan tata kelola yang baik. Karena itu, pengisian jabatan tersebut seharusnya didasarkan pada prinsip meritokrasi, bukan semata-mata karena kedekatan politik, relasi pribadi, atau pertimbangan di luar kapasitas profesional. Ia menilai publik berhak mengetahui alasan seseorang dipilih menduduki posisi penting di BUMN.
Sorotan terhadap proses penunjukan komisaris menguat setelah sejumlah nama baru masuk ke jajaran pengawas beberapa BUMN. Kondisi tersebut memunculkan diskusi mengenai pentingnya transparansi dalam seleksi pejabat perusahaan negara, mengingat BUMN mengelola aset publik dan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Wahyu menilai kualitas komisaris akan sangat memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan perusahaan. Komisaris yang memiliki pengalaman, kompetensi, dan pemahaman terhadap sektor usaha dinilai lebih mampu memberikan masukan strategis, mengawasi implementasi tata kelola perusahaan yang baik, serta mengantisipasi berbagai risiko bisnis. Sebaliknya, apabila jabatan tersebut diisi tanpa mempertimbangkan kapasitas yang memadai, fungsi pengawasan berpotensi tidak berjalan optimal.
Ia juga mengingatkan bahwa kinerja BUMN tidak hanya bergantung pada direksi, tetapi juga pada efektivitas dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan. Oleh sebab itu, proses seleksi yang objektif dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan milik negara di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong transformasi BUMN agar menjadi lebih profesional, efisien, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Dalam kerangka tersebut, penguatan tata kelola perusahaan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian, termasuk melalui penempatan komisaris yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan.
Pakar menilai harapan masyarakat terhadap proses seleksi komisaris yang berbasis merit merupakan bagian dari tuntutan untuk memperkuat tata kelola BUMN. Dengan mengedepankan rekam jejak, integritas, dan keahlian, perusahaan negara diharapkan mampu meningkatkan kinerja sekaligus menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan fungsi bisnis maupun pelayanan kepada masyarakat.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
