Kalangan buruh meragukan data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dirilis pemerintah sebanyak 15.425 pekerja sepanjang Januari hingga April 2026. Serikat pekerja menilai jumlah korban PHK sebenarnya lebih tinggi karena banyak kasus pengurangan tenaga kerja dilakukan secara tertutup oleh perusahaan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan PHK massal akibat penutupan pabrik memang mulai menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun, ia meyakini masih banyak PHK yang tidak masuk dalam data resmi Kementerian Ketenagakerjaan karena perusahaan tidak melaporkan kasus tersebut secara terbuka.
Menurut Ristadi, sejumlah perusahaan sengaja menghindari pelaporan PHK agar kondisi bisnis mereka tidak terekspos ke publik. Perusahaan khawatir citra usaha akan memburuk di mata perbankan maupun buyer apabila diketahui sedang melakukan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Ia menjelaskan terdapat pola PHK bertahap yang sering kali luput dari pencatatan pemerintah. Dalam praktiknya, perusahaan melakukan pengurangan pekerja sedikit demi sedikit setiap bulan sehingga tidak terlihat sebagai PHK massal. Skema tersebut dinilai membuat data resmi ketenagakerjaan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan.
Selain itu, serikat buruh juga menilai pengawasan pemerintah terhadap pelaporan PHK masih menghadapi kendala. Dalam beberapa kasus, petugas pengawas ketenagakerjaan disebut kesulitan memperoleh akses informasi dari manajemen perusahaan yang tidak ingin data internal mereka diketahui publik.
Isu PHK sendiri menjadi perhatian pemerintah dalam beberapa bulan terakhir. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 untuk memperkuat perlindungan pekerja di tengah tekanan ekonomi global.
Namun, sejumlah serikat pekerja masih mempertanyakan kejelasan mekanisme dan fungsi Satgas PHK tersebut. Buruh berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan administrasi, tetapi juga memastikan langkah konkret untuk mencegah gelombang PHK semakin meluas di sektor industri nasional.
Kalangan buruh kini meminta pemerintah meningkatkan transparansi data ketenagakerjaan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap perusahaan agar perlindungan pekerja dapat berjalan lebih efektif di tengah ketidakpastian ekonomi nasional.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
