Penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka memunculkan pertanyaan dari kalangan DPR. Anggota Komisi III DPR RI Zainal Arifin menilai publik perlu mendapatkan penjelasan mengapa proses hukum terhadap dugaan penyimpangan di BGN baru mencapai tahap penetapan tersangka saat ini.

Menurut Zainal, berbagai isu terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis sebenarnya telah menjadi pembahasan publik dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat menjelaskan kronologi penanganan perkara secara transparan.

Politikus tersebut menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus yang berkaitan dengan program strategis nasional bernilai besar. Transparansi dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Dadan bersama sejumlah mantan pejabat BGN sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola program MBG. Kejaksaan Agung menduga terdapat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan penunjukan pihak tertentu dalam pelaksanaan program.

DPR meminta Kejaksaan Agung mengusut perkara secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan kasus dinilai tidak boleh berhenti pada figur tertentu semata.

Selain aspek pidana, DPR juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan program MBG agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat. Pemerintah diminta memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tidak terganggu akibat proses hukum yang sedang berjalan.