Mahfud MD: Campur Tangan Politik dalam Hukum Bisa Mengancam Demokrasi

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan bahaya dominasi kepentingan politik terhadap proses penegakan hukum. Menurutnya, hukum yang terlalu dipengaruhi kekuatan politik berisiko melemahkan prinsip demokrasi dan keadilan.

Mahfud menilai hukum seharusnya menjadi instrumen yang bekerja secara independen dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu. Ketika proses hukum digunakan untuk kepentingan politik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat menurun.

Peringatan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah kasus hukum yang melibatkan tokoh politik dan pejabat publik. Dalam situasi demikian, independensi aparat penegak hukum menjadi faktor penting untuk menjaga legitimasi proses hukum.

Mahfud menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kekuasaan politik dan supremasi hukum. Jika keseimbangan itu hilang, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang lawan politik maupun melindungi kelompok tertentu. Penegakan hukum yang konsisten dan objektif dinilai menjadi fondasi utama negara demokrasi modern.

Pernyataan Mahfud mendapat perhatian luas karena muncul di tengah berbagai dinamika politik nasional. Banyak kalangan menilai pesan tersebut relevan sebagai pengingat pentingnya menjaga independensi institusi hukum dalam sistem demokrasi Indonesia.