JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, termasuk penceramah Khalid Basalamah. Pemeriksaan dilakukan hari ini bersama empat saksi lain guna memperdalam aliran dana dan peran pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus yang sebelumnya telah menyeret dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji. KPK menilai keterangan para saksi diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara serta menguatkan bukti yang telah dikumpulkan penyidik.

Dalam proses sebelumnya, KPK telah melakukan penyitaan aset dengan nilai mencapai lebih dari Rp100 miliar. Barang yang diamankan meliputi kendaraan dan sejumlah bidang tanah yang diduga berkaitan dengan perkara. Penyitaan tersebut dilakukan untuk mengamankan potensi kerugian negara sekaligus mendukung proses pembuktian di tahap penyidikan. Kasus ini berangkat dari dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kuota haji saat masa jabatan Menteri Agama sebelumnya. Penanganan perkara terus berkembang seiring ditemukannya indikasi keterlibatan berbagai pihak, baik dalam proses pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan teknis di lapangan.

KPK menyatakan pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah dan saksi lain difokuskan pada pengumpulan informasi tambahan yang relevan dengan aliran dana dan hubungan antar pihak. Penyidik juga membuka kemungkinan memanggil saksi tambahan apabila diperlukan untuk memperkuat perkara.

Di sisi lain, lembaga antirasuah tersebut menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan sesuai prosedur hukum. Penanganan perkara kuota haji menjadi perhatian publik karena menyangkut layanan ibadah bagi masyarakat serta pengelolaan dana dalam jumlah besar. Pengamat menilai langkah KPK memperluas pemeriksaan saksi menunjukkan upaya serius dalam membongkar jaringan kasus secara menyeluruh. Selain itu, penyitaan aset bernilai besar menjadi indikasi bahwa perkara ini memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara.

Hingga kini, proses penyidikan masih berlangsung dan belum seluruh pihak yang terkait dimintai keterangan. KPK memastikan akan terus menelusuri fakta-fakta baru untuk memastikan penanganan kasus berjalan secara komprehensif.