JAKARTA, DUNIA WARTA – Staf Khusus atau stafsus Gubernur DKI Jakarta melontarkan sorotan tajam terhadap masih ditemukannya hambatan serta proses birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan dokumen perizinan di lingkungan pemerintah provinsi pada Selasa (1/9/2026) siang. Padahal, sistem pelayanan publik di ibu kota secara resmi telah mengusung konsep pelayanan terpadu satu pintu (one-stop service).
Evaluasi mendadak ini dilakukan menanggapi masih banyaknya keluhan dari warga maupun pelaku usaha terkait lambatnya penerbitan izin usaha dan bangunan.
Sorotan Terhadap Celah Birokrasi dan Hambatan Layanan Satu Pintu
Dalam evaluasinya, Stafsus Gubernur menemukan bahwa meskipun secara administratif loket pelayanan telah disatukan, pada praktiknya masih terdapat koordinasi lintas dinas yang lambat dan ego sektoral antarbirokrat. Hal ini menyebabkan pemohon perizinan harus bolak-balik melengkapi berkas verifikasi teknis yang memakan waktu berminggu-minggu.
Kondisi tersebut dinilai kontraproduktif dengan semangat reformasi birokrasi yang digencarkan oleh kepemimpinan daerah saat ini dalam menarik minat investor masuk ke Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuntut adanya pemangkasan alur birokrasi yang tidak esensial serta optimalisasi sistem perizinan berbasis digital yang transparan dan akuntabel.
“Kami menyayangkan perizinan di DKI Jakarta masih dirasakan berbelit-belit oleh masyarakat dan pelaku usaha, meskipun secara konsep sudah menggunakan sistem satu pintu,” ujar Stafsus Gubernur DKI di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Komitmen Pemprov Perbaiki Kualitas PTSP dan Transparansi Layanan
Menindaklanjuti temuan tersebut, jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta diinstruksikan untuk segera melakukan audit internal terhadap sistem operasional pelayanan. Setiap tahapan perizinan wajib memiliki kepastian batas waktu penyelesaian (Service Level Agreement) yang jelas dan dapat diakses secara terbuka oleh publik.
Pelaku usaha berharap komitmen perbaikan ini dapat segera direalisasikan di lapangan sehingga birokrasi perizinan tidak lagi menjadi momok yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengawasan ketat akan terus dilakukan guna memastikan tidak ada pungutan liar atau praktik percaloan dalam setiap proses pengurusan dokumen warga.
Transparansi dan kecepatan pelayanan publik menjadi tolok ukur utama keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Sorotan Stafsus Gubernur DKI terhadap perizinan yang masih berbelit-belit meskipun berkedok satu pintu pada 1 September 2026 menjadi momentum penting pembenahan birokrasi daerah. Melalui evaluasi tegas dan pemangkasan alur yang efisien, pelayanan publik di Jakarta diharapkan semakin cepat, mudah, dan memuaskan bagi seluruh warga.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
