JAKARTA, DUNIA WARTA – Sebanyak empat elemen kelompok massa aksi mengkonfirmasi kesiapannya untuk menggelar demonstrasi serentak di sejumlah titik strategis DKI Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026 mendatang pada Rabu (26/8/2026). Masing-masing kelompok membawa daftar tuntutan krusial yang mencerminkan keresahan sektor mahasiswa, kelas pekerja buruh, masyarakat akar rumput perdesaan, hingga pegiat hak asasi manusia.
Konsolidasi gabungan ini diproyeksikan memusatkan konsentrasi massa di depan Kompleks Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto dan kawasan Patung Kuda Monas. Keempat kelompok tersebut telah merumuskan agenda advokasi spesifik yang akan disuarakan secara terstruktur di hadapan para pengambil kebijakan negara.
1. Aliansi Mahasiswa: Reformasi Hukum dan Tata Kelola Anggaran Pendidikan
Kelompok pertama berasal dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari puluhan perguruan tinggi negeri dan swasta. Gerakan mahasiswa memfokuskan tuntutannya pada evaluasi menyeluruh terhadap produk legislasi nasional dan tata kelola anggaran publik.
Poin-poin utama tuntutan aliansi mahasiswa meliputi:
- Menuntut transparansi dan akuntabilitas pembahasan undang-undang strategis di DPR tanpa pembatasan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
- Menolak kenaikan biaya pendidikan tinggi (UKT) serta mendesak perbaikan alokasi anggaran fungsi pendidikan 20 persen di APBN agar tepat sasaran bagi mahasiswa prasejahtera.
- Mendesak pengusutan tuntas kasus korupsi dan reformasi institusi penegak hukum secara substantif.
2. Serikat Buruh: Evaluasi Regulasi Ketenagakerjaan dan Upah Layak
Kelompok kedua dimotori oleh federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh nasional. Elemen buruh membawa agenda perlindungan hak-hak dasar ketenagakerjaan dan jaminan kesejahteraan sosial di tengah tekanan inflasi pangan dan biaya hidup.
Daftar tuntutan utama kelompok buruh mencakup:
- Mendesak revisi menyeluruh terhadap klaster ketenagakerjaan dalam regulasi turunan Cipta Kerja yang dinilai merugikan posisi tawar pekerja.
- Menuntut penolakan skema sistem alih daya (outsourcing) seumur hidup dan menuntut jaminan kepastian status kerja bagi buruh kontrak.
- Meminta pemerintah daerah dan pusat menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang rasional berdasarkan survei Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
- Menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di sektor manufaktur dan garmen serta menuntut pengawasan ketat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
3. Aliansi Warga Daerah: Penuntasan Konflik Agraria dan Ruang Hidup
Kelompok ketiga terdiri dari rombongan warga daerah yang bertolak langsung ke Jakarta, mencakup perwakilan warga Kabupaten Pati (Jawa Tengah), warga Bangkalan (Madura, Jawa Timur), serta perwakilan warga Kota Depok (Jawa Barat). Kelompok ini menyuarakan persoalan riil perebutan lahan dan degradasi lingkungan di tingkat tapak.
Paket tuntutan kelompok warga daerah antara lain:
- Warga Pati: Menuntut pencabutan izin proyek yang mengancam kelestarian kawasan karst Pegunungan Kendeng dan menolak alih fungsi lahan pertanian subur demi ketahanan pangan lokal.
- Warga Bangkalan: Mendesak penghentian privatisasi wilayah pesisir tangkap nelayan tradisional dan pemulihan hak kelola tanah adat masyarakat pesisir.
- Warga Depok: Menuntut evaluasi tata ruang perkotaan, penertiban limbah industri, perluasan ruang terbuka hijau (RTH), serta perbaikan drainase kota pencegah banjir.
- Menyerukan pembentukan tim penyelesaian sengketa agraria independen di bawah DPR RI untuk mengadili sengketa tumpang tindih hak atas tanah rakyat.
4. Koalisi Masyarakat Sipil: Perlindungan Hak Berserikat dan Demokrasi
Kelompok keempat digerakkan oleh koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga bantuan hukum (LBH), dan pegiat HAM. Fokus advokasi kelompok ini diletakkan pada pemulihan kualitas demokrasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan rasa aman warga negara.
Tuntutan pokok koalisi masyarakat sipil meliputi:
- Mendesak aparat keamanan menghentikan segala bentuk represifitas, kriminalisasi aktivis, dan intimidasi terhadap aksi-aksi penyampaian pendapat di muka umum.
- Mengkritisi pembekuan atau penundaan sepihak rekening donasi publik untuk aksi damai dan mendesak jaminan netralitas otoritas pengawas keuangan perbankan.
- Menuntut kepatuhan penuh aparatur negara terhadap putusan-putusan pengadilan dan Mahkamah Konstitusi.
- Menjamin perlindungan hukum bagi para pembela hak asasi manusia (human rights defenders) dan jurnalis di lapangan.
Kehadiran empat kelompok massa dalam aksi unjuk rasa 27 Agustus di Jakarta mencerminkan dinamika demokrasi yang menyatukan ragam persoalan dari sektor kampus, pabrik, pedesaan, hingga ruang hukum sipil. Melalui daftar tuntutan yang terstruktur, aksi damai yang menjunjung tinggi ketertiban, serta keterbukaan dialog dari pimpinan DPR RI dan pemerintah, aspirasi masyarakat luas ini diharapkan memperoleh solusi konkret dan berkeadilan bagi kemajuan bangsa.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
