JAKARTA, DUNIA WARTA – Menteri Dalam Negeri RI melakukan inspeksi langsung ke beberapa lokasi yang paling terkena dampak akibat gempa bumi tektonik di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (17/8/2026). Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Dalam Negeri memberikan instruksi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang terdampak agar mempercepat proses pengumpulan data dan pemeriksaan nyata terhadap kerusakan di berbagai infrastruktur, fasilitas publik, tempat tinggal warga, serta informasi tentang korban meninggal.
Berdasarkan instruksi resmi dari Kementerian Dalam Negeri, kecepatan dan ketepatan dalam mengumpulkan data di lapangan menjadi faktor penting agar bantuan darurat dapat tersalurkan dengan lancar hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendataan yang tepat dan sudah diverifikasi secara bertahap akan memudahkan pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan dana bantuan untuk memperbaiki rumah yang rusak berat, sedang, atau ringan. Mendagri menegaskan bahwa proses penanganan darurat tidak boleh terlalu rumit agar masyarakat yang terdampak gempa bisa segera mendapatkan kejelasan tentang pemulihan rumah tinggal dan kebutuhan logistik setiap hari.
Peninjauan Lapangan di Zona Kerusakan Terparah
Mendagri bersama rombongan meninjau langsung kondisi pemukiman warga yang roboh serta posko pengungsian di titik-titik yang mengalami dampak paling parah, salah satunya di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Rombongan berdialog langsung dengan para pengungsi guna menyerap aspirasi dan memastikan ketersediaan kebutuhan dasar harian.
Dalam peninjauan tersebut, Mendagri memeriksa kelayakan tenda-tenda darurat, fasilitas sanitasi air bersih, serta ketersediaan pasokan obat-obatan di posko kesehatan lapangan.
Mendagri mengapresiasi kesiapsiagaan jajaran TNI, Polri, Basarnas, dan sukarelawan yang telah bergerak cepat menyelamatkan warga serta membuka akses wilayah yang sempat terisolasi akibat material longsor.
Urgensi Validasi Cepat Data Kerusakan Bangunan dan Korban
Mendagri meminta bupati, walikota, dan jajaran dinas teknis terkait untuk segera membentuk tim asesmen terpadu yang bertugas menyisir setiap desa dan kelurahan terdampak. Pendataan harus mengklasifikasikan kerusakan rumah secara presisi ke dalam kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
Klasifikasi data yang akurat menggunakan basis data kependudukan (NIK) dinilai mutlak diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat atau manipulasi data di kemudian hari.
Data yang terkumpul secara cepat dan transparan akan langsung disinkronkan dengan basis data nasional BNPB untuk mempercepat proses penetapan surat keputusan (SK) bupati/gubernur mengenai alokasi bantuan stimulan perbaikan rumah.
Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Daerah
Guna mendukung penanganan darurat tanpa hambatan administratif, Mendagri mengingatkan kepala daerah untuk tidak ragu mengoptimalkan penggunaan pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD masing-masing kabupaten/kota dan provinsi.
Instrumen BTT dapat dicairkan secara fleksibel dan akuntabel selama masa status tanggap darurat bencana berlaku. Dana tersebut diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dapur umum, sewa hunian sementara, pengadaan terpal, serta mobilisasi alat berat.
Kemendagri memastikan pendampingan administrasi keuangan daerah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar tata kelola anggaran darurat tetap tertib dan bebas dari risiko penyimpangan hukum.
Optimalisasi Peran Camat dan Kepala Desa
Mendagri secara khusus menginstruksikan para camat, lurah, dan kepala desa untuk proaktif melakukan metode “jemput bola” mendata warganya yang berada di kawasan terpencil atau lereng-lereng perbukitan. Aparatur kewilayahan diminta menjadi garda terdepan dalam memantau dinamika sosial di pos pengungsian.
Komunikasi berjenjang antara pemda kabupaten dengan aparat desa harus diperkuat melalui saluran komunikasi darurat agar setiap keluhan pasokan logistik dapat tertangani secara instan.
Mendagri menekankan bahwa kehadiran aktif aparatur pemerintah di tengah-tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah merupakan wujud nyata perlindungan negara bagi warganya.
Instruksi Mendagri saat meninjau lokasi terparah gempa NTT menegaskan pentingnya kecepatan dan keakuratan pendataan dampak bencana demi memulihkan kehidupan masyarakat. Sinergi yang solid antara percepatan verifikasi data pemda, pengoptimalan anggaran BTT, serta dukungan dana rekonstruksi pemerintah pusat diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan infrastruktur dan hunian warga di seluruh kawasan terdampak Nusa Tenggara Timur.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis yang berfokus pada penulisan berita, analisis ilmiah, dan konten media digital. Ia memiliki ketertarikan dalam menyajikan informasi yang kompleks kepada khalayak luas dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Pengalaman menulisnya mencakup penulisan artikel berita, makalah akademis, serta konten media sosial yang membahas isu-isu publik, komunikasi, dan praktik media.
Karyanya bertujuan untuk memadukan riset yang cermat dengan penyampaian cerita yang ringkas dan memikat.
